Kondisi anak-anak Papua masih sangat memperihatinkan, apakah merekah sudah merasakan dampaknya Otsus? Jika sudah apakah mereka masih harus telanjang?.Jayapura [PAPOS]- Tokoh masyarakat Papua, Nicolas Messet mengatakan masyarakat internasional menginginkan agar UU Nomor 21 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus (Otsus) Papua dijalankan dengan baik demi kesejahteraan seluruh masyarakat Papua.
“Saat ini yang diinginkan masyarakat internasional adalah bagaimana menjalankan Otsus dengan baik supaya masyarakat Papua benar-benar sejahtera,” kata Nicolas Meset, di Jayapura, Senin.
Mantan Melu Organisasi Papua Merdeka (OPM) ini menegaskan, sekarang yang menjadi pertanyaan, mengapa pelaksanaan Otsus Papua pincang selama lebih dari delapan tahun (2001-2010) ini?
BalasHapusMenurut Messet, delapan tahun, Otsus berjalan pincang karena disebabkan pejabat pemerintah yang adalah orang asli Papua, serta para pejabat yang bekerja di tanah Papua tidak memanfaatkan dana Otonomi Khusus dengan baik dan benar sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam Undang-Undang Otsus.
“Hal inilah yang telah terjadi, padahal masyarakat menginginkan dana yang beredar dimanfaatkan secara baik di Papua, dan Papua Barat, supaya tidak ada lagi warga yang meminta Merdeka -lepas dari Indonesia,” tandasnya.
Nicolas Messet mengatakan, Otsus Papua adalah hasil kompromi dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dengan orang Papua pada tahun 2000, di saat rakyat Papua meminta merdeka, namun Indonesia tidak mau. Salah satu solusi (Win-win Solution) adalah datangnya UU Otsus.
BalasHapusDengan masuknya dana Otsus Papua yang begitu banyak maka terjadi begitu banyak penyimpangan yang dilakukan para pejabat untuk berfoya-foya,seperti membeli rumah mewah dan melancong sampai luar negeri. Padahal rakyat yang berda di kampung-kampung masih miskin.
“Sampai detik ini masih ada pejabat Papua melancong ke luar negeri dengan menggunakan dana Otsus,” katanya.
BalasHapusMeset mengatakan dirinya sangat setuju apabila Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) datang ke Papua dan memeriksa semua pejabat Papua yang “nakal”.
“Jika nantinya setelah diperiksa terbukti adanya penyelewengan dana Otsus oleh para pejabat Papua, maka mereka harus segera ditangkap dan segera di proses sesuai hukum yang berlaku,” katanya.
BalasHapusJangan berfikir kalau menangkap satu pejabat yang diduga korupsi seluruh masyarakat Papua akan berteriak merdeka. Tidak sama sekali.
Sedangkan mengenai gagasan digelarnya dialog internasional membahas penyelesaian masalah Papua masa lalu, Nicolas Meset menilai hal tersebut tidak perlu dilakukan, karena permasalahan Papua sudah selesai sejak dilakukan Penentuan Pendapat Rakyat atau Pepera.
“Jika dialog itu tetap akan dilakukan,maka sebaiknya jangan memakai kata dialog antara pusat dan Papua, tetapi yang ada hanya musyawarah,” katanya.
Menurutnya, kata yang tepat adalah musyawarah, karena Jakarta dan Papua adalah satu rumah, yang membedakanya hanya kamar tidur yang terpisah.
“Saat ini yang diinginkan seluruh masyarakat Papua dan Papua Barat adalah bagaimana menjalankan UU Otsus Papua dengan baik, supaya orang Papua dapat sejahtera dan hidup damai,” tandasnya.
Politik
BalasHapusIsu dan tuntutan Dialogue bisa disorot dari sebuah proses politik, ataupun dialogue itu sendiri sebagai sebuah politik, tergantung siapa yang mau ber-dialogue dan apa yang mau di-dialogue-kan. Khususnya setahun terakhir kita dihibur habis-habisan dengan bola “dialogue” yang digulirkan West Papua National Coalition for Liberation (WPNCL) sebagai hasil dari pertemuan mereka di Republik Vanuatu.
Dalam tuntutan dialogue WPNCL dengan NKRI dimasukkan berbagai macam bingkisan. Tiga diantaranya, janji-jani pembelian senjata di Papua New Guiena, di Acheh dan di tempat lainnya di Asia, “Kalau Indonesia tolak Dialogue, maka orang Papua harus perang, dan untuk itu kita siapkan senjata, dan ketiga, bahwa Maret tanggal 10 adalah akhir dari peluang bagi West Papua untuk merdeka, maka kalau kita tidak bergerak secepatnya sekarang, maka kita akan ketinggalan, dan West Papua tidak akan merdeka selamanya.
BalasHapusMereka mengkleim mewakili mayoritas organisasi perjuangan berbasis politik, jenis kelamin, suku dan usia di West Papua dan menyatakan semua perwakilan telah hadir dan mendukung pendirian WPNCL, dan WPNCL diberi mandat untuk mendesak NKRI ber-dialogue secara damai untuk menyelesaikan sengketa politik NKRI-West Papua. Kleim ini dibantah oleh dua pemimpin yang sekarang memperjuangkan kemerdekaan West
BalasHapusPapua. Panglima Tertinggi Tentara Revolusi West Papua lewat suratnya yang ditujukan kepada salah satu tokoh WPNCL menunjukkan sejumlah hal yang telah keliru dan tidak benar sama sekali yang dikleim dan disiarkan oleh WPNCL dalam media NKRI. Sang Panglima Tertinggi (TRWP) Genral TRWP Mathias Wenda juga mengingatkan agar pemalsuan dan penipaun publik seperti itu tidaklah bijak, tidak mendidik dan mengacaukan. Senada dengan itu, Benny Wenda, Sekretaris-Jenderal DeMMAK (Dewan Musyawarak Masyarakat Koteka) sendiri per telepon menyangkal DeMMAK terlibat dalam pertemuan dimaksud dan selanjutnya menuduh pemain di WPNCL sedang mengaburkan perjuangan murni bangsa Papua
BalasHapus