Surati Kami | Peta Situs | Terjemahkan Situs ini | Tentang Kami




Update Terakhir: Dec 31st, 2006 - 11:01:10






WPNews Versi Iinggris
Kabar VFWPA, Port Vila
Kirim Artikel Lewat Email
Baca Article di-Email
Kabar WPPRO Port Vila


Gen. Mathias Wenda
Dr. J.O. Ondawame
Mr. Andy Ayamiseba
Mr. Moses Werror
Chief www.




Pilih/ Lihat Polling
Daftar/Lihat Buku Tamu








Alamat Surat:
euroPress Desk
c/o 54 Evora Park, Howth, Dublin,
Rep. of Ireland


Petisi/ Surat



___________________________________________________________
PERNYATAAN SIKAP TUJUH SUKU DI PEGUNUNGAN TENGAH PAPUA

(Pemilik Tanah Areal Pertambangan PT. Freeport Indonesia)
___________________________________________________________

Bangsa Papua dipaksakan masuk ke dalam NKRI di bawah bayang-bayang Amerika Serikat hanya karena kepentingan politik dan ekonomi semata. Pemerintah Indonesia mempunyai kepentingan ekonomi dan politik di Papua, sedangkan Amerika Serikat memainkan status Papua hanya demi kepentingan ekonomi semata. Buktinya adalah bahwa sejak tahun 1962 Amerika Serikat melakukan siasat yang jitu untuk mengelabui PBB dan Belanda untuk Papua masuk ke dalam NKRI.

Salah satu siasat yang dimainkan dalam rangka mencaplok Papua ke dalam NKRI adalah proposal Bunker. Proposal tersebut dirancang oleh seorang Amerika Serikat politik kelas kakap. Hasil rancangannya berhasil mempengaruhi Belanda dan PBB. Akhirnya pada tanggal 15 Agustus 1962 telah mengadakan perjanjian New York. Dalam perjanjian tersebut telah menyatakan bahwa status Papua diserahkan ke dalam tangan UNTEA dan ditetapkan bahwa selama 6 tahun UNTEA menyiapkan bangsa Papua untuk menentukan nasib sendiri dengan cara “one man one vote” (satu orang satu suara).

Selama satu tahun UNTEA menjadi pemerintahan transisi, orang Papua melakukan berbagai kegiatan, misalnya aksi protes atas tidak menerima pemerintah Indonesia berkuasa di Papuia, akan tetapi bagi mereka yang melakukan tindakan protes diperlakukan tidak adil dan tidak manusiawi, misalnya diintimidasi, terror, diperkosa, dan bahkan dibantai.

Selama satu tahun (antara 15 Agustus 1963-1 Mei 1963), Amerika serikat bermain sedemkian rupa dan berusaha mempengaruhi PBB (UNTEA), akhirnya pada tanggal 1 Mei 1963 Papua yang sedang disengketakan antara Belanda dan Indonesia diserahkan oleh UNTEA kepada negara Indonesia yang juga sebagai pihak sengketa itu. Inilah suatu kelalaian PBB melalui kaki tangannya UNTEA. Anehnya Papua yang sedang disengkatan antara Belanda dan Indonesia, Papua diserahkan kepada Indonesia untuk mempersiapkan bangsa Papua menentukan nasibnya sendiri. Inilah politik tingkat tinggi yang dimainkan oleh Amerika Serikat hanya demi memperkuat posisi Amerika Serikat dalam bidang ekonomi di Papua.

Tanggal 1 Mei 1963 adalah awal yang baru bagi Indonesia dan Amerika Serikat untuk memainkan satutus Papua menjadi bagian dari NKRI. Banyak cara yang digunakan dalam rangka itu. Salah satu cara yang tidak luput dari ingatan orang Papua adalah sejak tahun 1967 sebelum Penentuan Pendapat Rakyat Papua yang dikenal dengan nama “PEPERA”; pemerintah Indonesia dan Amerika Serikat telah menandatangi MoU tentang pengeksploitasian tambang Emas dan Tembaga di Timika.

Ini aneh, status Papua yang belum ditentukan melalui penentuan nasib orang Papua, pemerintah Indonesia berani melakukan perjanjian MoU antara Amerika dan Indonesia tantang rencana pengekpolitasian tembaga dan emas. Dengan demikian sejak tahun 1967 PT Free Port sudah mulai dioperasikan oleh Amerika Serikat. Akhirnya melalui berbagai rekayasa, intimidasi, terror dan berbagai pelanggaran HAM yang serius, pemerintah Indonesia di bawah bayang-bayang Amerika Serikat memaksa 1025 orang untuk mewakili orang Papua lain memilih Papua adalah bagian wilayah NKRI.

Sejak tahun 1967 tujuh suku, khususnya suku Amungme dan Kamoro yang mendiami di sekitar pertambangan PT Freeport mengalami kerugian fatal, baik lingkungan, flora dan fauna serta manusia Papua dikorbankan. Hanya demi mengambil emas dan tembaga itu Pesona alam dan pesona manusia dikorbankan. Pemilik tanah adat menderita di atas kekayaan alam, sementara para perantau yang baru datang hanya untuk mempertahankan hidup sambil menguras kekayaan alam Papua, menari-nari di atas hasil penjualan emas dan tembaga.

Orang Papua, khususnya tujuh suku miskin dan terlantar. Hidup kami terlantar karena lingkungan kami telah dihabisi oleh mesin-mesin raksasa ulah manusia sekarah yang tidak menghargai pesona manusia dan alam. Dari tahun 1967 kami tujuh suku, terlebih suku Amungme dan Komoro mengalami dampak negatif yang membawa ancaman terhadap hak hidup.

Kasus Timika Berdarah pada tanggal 21 adalah merupakan salah satu peristiwa kelabu dari sekian ribu kasus yang terjadi dari sejak PT Free Port beroperasi di Timika. Pelaku penambakan adalah TNI, Brimob dan Kapolsek Timika. Korban kasus Timika berdarah terdiri dari lima orang, yakni Yulian Murib meninggal dunia setelah sebuah peluru menembusi dahi - kepala, Melianus Murib kena tembakan di perut dan 3 orang di antaranya identitasnya tak bisa diketahui oleh pihak korban karena rumah sakit “hospital 68” yang sedang menjalani perawatan diblokir oleh aparat TNI, Brimob dan POLRI.

Kami orang Papua, khususnya tujuh suku pemilik hak ulayat tidak mau korban lagi di atas negeri kami sendiri; kami tak mau tempat tinggal kami dirusakkan, kami tak mau kekayaan kami diambil, kami tidak mau menderita lagi di atas tanah kami sendiri, kami tidak mau mati lagi, kami tidak mau ditipu dan dibodohi lagi; kami tidak mau kasih makan Indonesia, Amerika dan negara lain lagi.

Kami orang Papua, khususnya tujuh suku mengatakan pada kesempatan ini: CUKUP, CUKUP DAN CUKUP SUDAH, kami orang Papua, khususnya tujuh suku menjamin dunia dari hasil Tambang Emas dan Tembaga. CUKUP, CUKUP DAN CUKUP SUDAH, demi mengambil emas Papua, kalian telah dan sedang mengorbankan MAS Papua.

Maka, kami tujuh suku sebagai pemilik hak ulayat menyatakan dan menyerukan kepada pimpinan PT Freeport, Negara Indonesia dan pemerintah Amerika Serikat serta Belanda bahwa:

1. Kami pemilik hak ulayat berkomitmen bahwa kami yang masih hidup tetap memblokir PT. Freeport selama berhari-hari sampai Tom Beanal, James Moffet dan para pemegang SAHAM bersama Pemerintah Indonesia dan Amerika Serikat mengadakan dialog bersama dengan tujuh suku sebagai pemilik hak ulayat untuk mencabut MoU tentang PT Freeport dan memberhentikan pengeksploitasian Tambang Emas dan Tembaga.
2. Mendesak kepada MRP dan DPRP segera mengadakan Sidang Paripurna demi menetapkan Dialog Nasional dan Internasional; selanjutnya MRP dan DPRP mendesak Pemerintah Indonesia, Belanda dan Amerika Serikat segera melakukan Dialog Nasional dan Internasional untuk menyelesaikan masalah Papua secara menyeluruh, utuh dan tuntas.

3. Kami tujuh suku menyeruhkan kepada suku-suku lain di Papua bahwa segera menyatukan barisan perlawanan dalam mendukung penutupan Freeport yang didorong oleh tujuh suku pemiilik hak ulayat dan mendesak lembaga-lembaga terkait (DPRP dan MRP) mendorong Dialog Nasional dan Internasional untuk membicarakan berbagai masalah di Papua secara konprehensif

4. Sebelum pihak PT. Freeport (James Moffet), pemilik Saham, Indonesia dan Amerika Serikat tidak membuka dialog dengan tujuh suku pemilik hak ulayat dan membuka Dialog nasional dan Internasional dengan orang Papua, maka kami tujuh suku bersama dengan suku-suku asli lain di Papua berkomitment bahwa kami akan mempertaruhkan nyawa kami untuk memblokir PT Freeport Indonesia sampai pihak-pihak yang melacurkan diri (Indonesia, Amerika, Belanda dan PBB) datang dan duduk bersama dengan Massa rakyat Papua dalam penyelesaian masalah Papua secara menyeluruh, utuh dan tuntas berdasarkan prinsip demokrasi, hukum, keadilan, kebenaran dan bermartabat.

5. Apabila Tuntutan kami tidak ditanggapi, maka kami akan memboikot Pilkadasung Gubernur/Wakil Gubernur Papua Periode 2006-2011 tanggal 10 Maret 2006 melalui Mogok Sipil Nasional Papua. Pilkadasung tidak ada artinya kalau Rakyat Papua terus dibantai diatas tanah leluhurnya sendiri.

Demikianlah pernyataan dan seruan kami untuk diperhatikan dan diperiksa.

Port Numbay, 25 Februari 2006

Atas Nama Ketujuh Suku Pemilik Hak Ulayat
(Tokoh Masyarakat)


THADEUS KWALIK
______________________
Untuk Informasi Detail tentang Publikasi ini, silahkan menghubungi Selpius Bobii (Sekjen Front Pepera Papua Barat) Mobile : +62 81 343 118 143. Selpius Bobii dipercayakan sebagai Juru Bicara Ketujuh Suku.

© Copyright 2003-2005 by watchPAPUA

Email this article
Printer friendly page






JAYAPURA—-Kalangan Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP) minta kepada pemerintah daerah Kabupaten Puncak Jaya untuk meninjau kembali deadline 28 Juni 2010 yang diberikan kepada Tentera Pembebasan Nasional (TPN)/Organisasi Papua Merdeka (OPM) untuk menyerahkan diri dan menyerahkan senjata api hasil rampasan kepada aparat. Hal ini diungkapkan anggota DPRP asal Pegunungan Tengah Deerd Tabuni SE MSi saat dikonfirmasi Bintang Papua di Gedung DPRP, Jayapura, Selasa (18/5) menyikapi dan menanggapi pernyataan Bupati Kabupaten Puncak Jaya dan pimpinan DPRD Kabupaten Puncak Jaya agar TPN/OPN menyerahkan diri sekaligus menyerahkan senjata api rampasan selambat lambatnya 28 Juni mend atang


W,MR,WENDANAK


Yogyakarta 24- 09-/2010
Dikatakan, pihaknya mempertanyakan sejauh mana pendekatan yang dilakukan Pemda Kabupaten Puncak Jaya terhadap TPN/OPM yang ada di wilaya Puncak Jaya. Hal ini dikarenakan terdapat beberapa kelompok TPN/OPM di Puncak Jaya masing masing kelompok Goliat Tabuni, Kelompok Marunggen Wonda, Kelompok Anton Tabuni serta kelompok Telengen. “Apakah kelompok kelompok ini telah dikoordinasi dengan baik atau belum,” ujar Deerd Tabuni. “Kami kwatirkan dengan keadaan pada deadline itu terjadi maka akan terjadi pertumpahan darah yang meminta korban yang lebih besar terhadap masyarakat di Puncak Jaya.” Karena itu, lanjut Deerd Tabuni, demi kebersamaan baik dari pemerintah Kabupaten Puncak Jaya maupun Pemerintah Provinsi Papua harus ada pertemuan untuk membuka ruang dialog menyangkut serangkaian peristiwa yang terjadi di Puncak Jaya selama ini.

Gubernur juga mengatakan, di balik sukacita itu, sudah ada masa depan baru untuk rakyat di wilayah Pegunungan Tengah, yaitu masa depan baru khususnya kepada 5 kabupaten dan 5 penjabat bupatinya mengingat ketika Irian Barat kembali kepangkuan RI sejak 62 tahun lalu pengembangan pemerintahan dan pemekaran pemerintahan dimulai dari 2 kabupaten ini, kemudian menjadi 3 kabupaten setelah itu menjadi 6 kabupaten dan pada saat ini sudah menjadi 12 kabupaten.
“Dengan diresmikannya 5 kabupaten dan dilantiknya 5 penjabat bupatinya, maka sudah ada masa depan baru bagi rakyat di Pegunungan Tengah,”imbuhnya sambil memberikan tepuk tangan.

Diungkapkan gubernur, kondisi geografi dan kekayaan alam yang tergandung di wilayah Papua, kondisi demokrasi, sosial budaya, ketersedian infrastruktur yang terbatas, latar belakang sejarah yang dialaminya telah menunjuk karakter manusia masyarakat dan budaya yang unik serta kaya di kawasan Pegunungan Tengah.
Alam yang keras telah membentuk budaya pekerja keras, budaya kompetisi sekalipun membentuk suku-suku bangsa yang mendiami wilayah Pegunungan Tengah sejak ribuan tahun yang lalu dengan budaya yang sangat unik.

Dikatakan, alam Pegunungan Tengah juga memiliki potensi kekayaan alam yang sangat luar biasa bagaikan raksasa yang tidur (kekayaan alam yang belum dikelola dan hijau). Beberapa diantara komoditas unggulan adalah kopi Arabika adalah kopi yang kualitasnya terbaik di dunia, buah merah yang setelah diteliti ternyata bisa menyembuhkan penyakit HIV/AIDS di seluruh dunia, madu yang kualitasnya juga terbaik di dunia, jeruk, markisa, nenas, wortel dan kol yang mutunya terbaik. “Semua potensi yang dimiliki wilayah Papua khususnya pegunungan tengah ternyata menyimpan suatu kekayaan alam yang perlu dikelola secara baik sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya,” tuturnya.

Disamping itu, gubernur juga menegaskan bahwa potensi wisata alam yang luar biasa dan lebih dari ini semua di bawah tanahnya pegunungan mengandung kekayaan seperti pertambangan emas, tembaga, perak, uranium dan sebagainya yang bisa menghasilkan sekitar Rp 900 trilliun, namun demikian rakyat di pegunungan ini secara relatif masih tertinggal dan masih hidup dalam komuniti keterbatasan dan hidup dalam kondisi seperti itu di atas kekayaannya sendiri, diatas kekayaan alam dan diatas kekayaan budaya yang mereka miliki.
Oleh karena itu, bisa dilihat juga kondisi kesehatan, pendidikan, gizi untuk ibu dan bayi, anak balita dan anak sekolah, infrastruktur yang sangat terbatas semua ini harus menjadi agenda utama yang dilaksanakan para Bupati di Pegunungan Tengah yang didukung oleh pemerintah provinsi Papua. Untuk itu, perlu beberapa strategi untuk menerobos kondisi adalah strategi yang penting untuk menghadapi tantangan yang tidak ringan di wiayah pegunungan, kemudian strategi membangun masyarakat yang dimulai dari kampung-kampung ke kota. Setelah itu strategi untuk membenahi dan memperkuat semua aparatur pemerintahan pada semua jenjang dan tingkatannya terutama pada tingkat distrik dan kampung.

“Di tengah-tengah perkembangan pemerintahan dan pembangunan seperti itulah pemekaran pemerintahan di kawasan Pegunungan Tengah ini dengan hadirnya 5 kabupaten baru yang akan menambah kelancaran tugas-tugas pemerintahan pembangunan dan pelayanan masyarakat yang semakin efisien, infrotektif dan semakin dekat menyentuh rakyatnya yang hidup di kelompok-kelompok,” ujarnya.

Tambahnya, “hadirnya 5 kabupaten yang baru ini kita harapkan semoga rakyat di kabupaten ini mendapatkan pelayanan yang lebih baik untuk bisa menikmati masa depan yang lebih adil dan sejahtera,”katanya.

Untuk itu dan sesuai dengan tugas pokok yaitu membentuk struktur dan tata pemerintahan, menyelenggarakan pemerintahan sebagai kabupaten baru untuk meletakkan dasar bagi kabupaten baru, membentuk DPRD dan menyiapkan fasilitas untuk pemilihan bupati definitif.
Sekedar diketahui, Mendagri Mardiyanto setelah melantik dan mengambil sumpah penjabat bupati, maka dilanjutkan dengan menekan tombol peta batas wilayah 5 kabupaten. Setelah itu dilanjutkan penjelasan dari Bupati Jayawijaya, Washinton Turnip, SH, MM dan bupati Puncak Jaya Lukas Enembe, SIP tentang batas-batas wilayah kelima kabupaten tsb.

Bupati Jayawijaya, Washinton Turnip, SH, MM, menjelaskan, Kabupaten Mamberamo Tengah terdiri dari 5 distrik dengan luas 1.275 km2 dengan ibukotanya di Kobakma memiliki jumlah penduduk sekitar 54.735 orang jiwa, sedangkan Kabupaten Yalimo terdiri dari 5 distrik dengan luas 1.253 km2 ibukota di Elelim dan jumlah penduduk sekitar 34.057 orang jiwa. Kabupaten Lany Jaya terdiri dari 10 distrik dengan luas 2.168 km2 ibukota di Tiom dengan jumlah penduduk sekitar 89.332 orang jiwa dan Kabupaten Nduga terdiri dari 8 distrik dengan luas 1.253 km2 ibukota di Kenyam memiliki jumlah penduduk sekitar 73.696 jiwa.
Sedangkan Bupati Kabupaten Puncak Jaya, Lukas Enembe, SIP menjelaskan, untuk Kabupaten Puncak pemekaran dari kabupaten Puncak Jaya terdiri dari 8 distrik yang mempunyai luas 8.055 km2 ibukota di Illaga dengan jumlah penduduk sekitar 60.294 orang jiwa. “Dari 16 distrik yang ada di wilayah Kabupaten Puncak Jaya maka dengan adanya pemekaran, maka sudah tinggal 8 distrik lagi,”tegas Enembe sambil memegang pengeras suara didampingi Wakil Ketua I DPRD Puncak Jaya, Elvis Tabuni. (nal/jk)

OMONG KOSONG, KLO DI KATAKAN ADA HARAPAN BAGI PEGUNUNGAN TENGAH PAPUA MELALUI PEMEKARAN.

                 "mahasiswa pegunungan tengah sejawa - bali prihatin"

kekuatan pergerakan Papua Merdeka memang terletak di Pegunungan Tengah Papua. kita harus melihat fenomena yang ada dalam pergerakan. jadi saya tidak banyak mengutarakan hal ini tapi saya hanya mau katakan bahwa:

• pemekaran tersebut di berikan untuk merekdahkan dan melemahkan rasa ingin merdeka ibarat ketika bayi menangis supaya meredahkan teriakan menangis, ibunya dapat memetik bunga lalu memberikan nya agar tidak menangis untuk sementara;
• dengan tujuan menciptakan konflik antara orang Papua dengan orang Papua sendiri
• menciptakan lapangan kerja yang seluas2nya bagi orang2 yang menganggur di jawa, makasar, dll untuk dapat mencari kerja di Papua lslu menguasai Tanah dan segala kekayaan dan bertindak sewenang2;
• melemahkan kekuatan kami orang Papua sendir;
• memberikan serta membuka jalan untuk TNI/POLRI untuk gampang operasi manusia2 Papua dan membunuh manusia Papua

hal tersebut di atas merupakan sala satu strategis pemusnahan entnis melanesia dan ada inisiatif penguasaan hak milik orang aslim Papua. sehingga jangan perna kita orang Papua berfikir tentang hal ini ada Masa Depan Baru Bagi Rakyat Pegunungan Tengah.
sebenarnya bukan saatnya, namaun pertanyaan yang perlu kita jawab bersama

seberapa sih SDM Papua??????? ????????? ????????? ????????? ????????? ????????? ??
trims. GBU ALL

Dari Peremian 5 Kabupaten Baru
WAMENA- Sebagaimana dijawadkan sebelumnya, akhirnya Menteri Dalam Negeri Mendagri H. Mardiyanto atas nama Presiden RI H. Susilo Bambang Yudhoyono meresmikan 5 kabupaten baru sekaligus melantik 5 penjabat bupatinya.
Kelima kabupaten baru itu, masing-masing Kabupaten Mamberamo Tengah, Kabupaten Lany Jaya, Kabupaten Nduga, Kabupaten Yalimo dan Kabupaten Puncak. Sedangkan lima penjabat bupatinya, David Pagawak, S. Sos, Ir. (sebelumnya kepala dinas kebersihan dan pertamanan Kabupaten Jayawijaya), Pribadi Sukartono, MM, (sebelumnya Kaban Diklat Kabupaten Jayawijaya), Drs. Hans Dorteus Maniagasi (sebelumnya Kepala Bawasda Kabupaten Jayawijaya), Elia Ibrahim Loupaty (sebelumnya Kepala Bawasda Provinsi Papua) dan Simon Alom, S. Sos( sebelumnya, Kepala Dinas Pendidikan dan Olah Raga kabupaten Puncak Jaya).
Prosesi peresmian dan pelantikan lima penjabat bupati kabupaten pemekaran ini berlangsung di lapangan Sinapuk Wamena Sabtu (21/6), terletak sekitar 800 meter dari pusat Kota Wamena.
Tampak hadir dalam peresmian dan pelantikan itu, Ditjen Otda, Sonjuan Situmorang, Tim Advance, Gubernur Provinsi Papua, Barnabas Suebu, SH, Ketua MRP, Agus Alua, Wakil ketua I DPRP Paskalis Kosay, Pangdam XVII Cenderawasih, Mayjen TNI Haryadi Soetanto, Kapolda Papua Irjen Pol Drs. Bagus Ekodanto serta Danlantamal X Papua Maluku, Brigjen Giyarto dan sejumlah pejabat lainnya.
Dalam kesempatan itu, Mendagri mengakui, secara nyata memang kebutuhan pemekara-pemekaran kabupaten sangat dibutuhkan oleh masyarakat di Papua, sehingga melalui proses yang telah dilewati pada saat pembentukan pihaknya sudah merasakan sudah benar dan tepat sesuai dambaan masyarakat, kemudian bisa bermanfaat dan berguna untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan kesejahteraan.
“Pemekaran merupakan jalan terbaik bagi masyarakat dengan tujuan untuk meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat oleh karena itu pemekaran ini adalah dambaan masyarakat di Papua,”ungkapkan kepada wartawan usai meresmikan dan sekaligus melantik penjabat bupati.
Mendagri menghimbau kepada penjabat bupati yang telah dilantik supaya secepatnya mempersiapkan organisasi dan mekanisme pemerintahan daerah, menyelenggarakan pemerintahan dan memfasilitasi pemilihan Bupati dan Wakil Bupati yang definitive. Untuk itu, langkah-langkah yang perlu ditempuh oleh penjabat bupati dalam masa jabatan yang singkat ini adalah segera berkoordinasi dengan Bupati Kabupaten Induknya dan juga meminta petunjuk dari gubernur untuk membentuk struktur oraganisasi dilanjutkan dengan pengisian personelnya.
Disamping itu, lanjut Mendagri, penjabat bupati juga harus memfasilitasi pembentukan DPRD kemudian memfasilitasi terlaksananya Pilkada yang aman, lancar dan tertib, serta apabila ada masalah-masalah tentang batas-batas wilayah di kampung, batas sosial kemasyarakatan dan batas administrasi, maka bisa berkoordinasi juga dengan gubernur sehingga bisa diselesaikan dengan baik.
“Saya berharap kepada penjabat bupati yang telah dilantik supaya menjalankan tugas dan berkewajiban menjalankan program-program pemerintahan sesuai aspirasi rakyat,”tuturnya.
Dalam kesempatan itu juga, Gubernur Provinsi Papua, Barnabas Suebu, SH mengucapkan selamat kepada para kabupaten yang baru di wilayah Pegunungan Tengah dan penjabat bupati yang baru dilantik karena hal ini merupakan hari yang bersejarah dengan kehadiran 5 kabupaten adalah karunia dari Tuhan dan anugerah dari pemerintah RI.

WAMENA- Sebagaimana dijawadkan sebelumnya, akhirnya Menteri Dalam Negeri Mendagri H. Mardiyanto atas nama Presiden RI H. Susilo Bambang Yudhoyono meresmikan 5 kabupaten baru sekaligus melantik 5 penjabat bupatinya.

Kelima kabupaten baru itu, masing-masing Kabupaten Mamberamo Tengah, Kabupaten Lany Jaya, Kabupaten Nduga, Kabupaten Yalimo dan Kabupaten Puncak. Sedangkan lima penjabat bupatinya, David Pagawak, S. Sos, Ir. (sebelumnya kepala dinas kebersihan dan pertamanan Kabupaten Jayawijaya), Pribadi Sukartono, MM, (sebelumnya Kaban Diklat Kabupaten Jayawijaya), Drs. Hans Dorteus Maniagasi (sebelumnya Kepala Bawasda Kabupaten Jayawijaya), Elia Ibrahim Loupaty (sebelumnya Kepala Bawasda Provinsi Papua) dan Simon Alom, S. Sos( sebelumnya, Kepala Dinas Pendidikan dan Olah Raga kabupaten Puncak Jaya).

Prosesi peresmian dan pelantikan lima penjabat bupati kabupaten pemekaran ini berlangsung di lapangan Sinapuk Wamena Sabtu (21/6), terletak sekitar 800 meter dari pusat Kota Wamena.

Tampak hadir dalam peresmian dan pelantikan itu, Ditjen Otda, Sonjuan Situmorang, Tim Advance, Gubernur Provinsi Papua, Barnabas Suebu, SH, Ketua MRP, Agus Alua, Wakil ketua I DPRP Paskalis Kosay, Pangdam XVII Cenderawasih, Mayjen TNI Haryadi Soetanto, Kapolda Papua Irjen Pol Drs. Bagus Ekodanto serta Danlantamal X Papua Maluku, Brigjen Giyarto dan sejumlah pejabat lainnya.

Dalam kesempatan itu, Mendagri mengakui, secara nyata memang kebutuhan pemekara-pemekaran kabupaten sangat dibutuhkan oleh masyarakat di Papua, sehingga melalui proses yang telah dilewati pada saat pembentukan pihaknya sudah merasakan sudah benar dan tepat sesuai dambaan masyarakat, kemudian bisa bermanfaat dan berguna untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan kesejahteraan.

“Pemekaran merupakan jalan terbaik bagi masyarakat dengan tujuan untuk meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat oleh karena itu pemekaran ini adalah dambaan masyarakat di Papua,”ungkapkan kepada wartawan usai meresmikan dan sekaligus melantik penjabat bupati.

Mendagri menghimbau kepada penjabat bupati yang telah dilantik supaya secepatnya mempersiapkan organisasi dan mekanisme pemerintahan daerah, menyelenggarakan pemerintahan dan memfasilitasi pemilihan Bupati dan Wakil Bupati yang definitive. Untuk itu, langkah-langkah yang perlu ditempuh oleh penjabat bupati dalam masa jabatan yang singkat ini adalah segera berkoordinasi dengan Bupati Kabupaten Induknya dan juga meminta petunjuk dari gubernur untuk membentuk struktur oraganisasi dilanjutkan dengan pengisian personelnya.

Disamping itu, lanjut Mendagri, penjabat bupati juga harus memfasilitasi pembentukan DPRD kemudian memfasilitasi terlaksananya Pilkada yang aman, lancar dan tertib, serta apabila ada masalah-masalah tentang batas-batas wilayah di kampung, batas sosial kemasyarakatan dan batas administrasi, maka bisa berkoordinasi juga dengan gubernur sehingga bisa diselesaikan dengan baik.

“Saya berharap kepada penjabat bupati yang telah dilantik supaya menjalankan tugas dan berkewajiban menjalankan program-program pemerintahan sesuai aspirasi rakyat,”tuturnya.

Dalam kesempatan itu juga, Gubernur Provinsi Papua, Barnabas Suebu, SH mengucapkan selamat kepada para kabupaten yang baru di wilayah Pegunungan Tengah dan penjabat bupati yang baru dilantik karena hal ini merupakan hari yang bersejarah dengan kehadiran 5 kabupaten adalah karunia dari Tuhan dan anugerah dari pemerintah RI.

Gubernur juga mengatakan, di balik sukacita itu, sudah ada masa depan baru untuk rakyat di wilayah Pegunungan Tengah, yaitu masa depan baru khususnya kepada 5 kabupaten dan 5 penjabat bupatinya mengingat ketika Irian Barat kembali kepangkuan RI sejak 62 tahun lalu pengembangan pemerintahan dan pemekaran pemerintahan dimulai dari 2 kabupaten ini, kemudian menjadi 3 kabupaten setelah itu menjadi 6 kabupaten dan pada saat ini sudah menjadi 12 kabupaten.

“Dengan diresmikannya 5 kabupaten dan dilantiknya 5 penjabat bupatinya, maka sudah ada masa depan baru bagi rakyat di Pegunungan Tengah,”imbuhnya sambil memberikan tepuk tangan.

Diungkapkan gubernur, kondisi geografi dan kekayaan alam yang tergandung di wilayah Papua, kondisi demokrasi, sosial budaya, ketersedian infrastruktur yang terbatas, latar belakang sejarah yang dialaminya telah menunjuk karakter manusia masyarakat dan budaya yang unik serta kaya di kawasan Pegunungan Tengah.

Alam yang keras telah membentuk budaya pekerja keras, budaya kompetisi sekalipun membentuk suku-suku bangsa yang mendiami wilayah Pegunungan Tengah sejak ribuan tahun yang lalu dengan budaya yang sangat unik.

Dikatakan, alam Pegunungan Tengah juga memiliki potensi kekayaan alam yang sangat luar biasa bagaikan raksasa yang tidur (kekayaan alam yang belum dikelola dan hijau). Beberapa diantara komoditas unggulan adalah kopi Arabika adalah kopi yang kualitasnya terbaik di dunia, buah merah yang setelah diteliti ternyata bisa menyembuhkan penyakit HIV/AIDS di seluruh dunia, madu yang kualitasnya juga terbaik di dunia, jeruk, markisa, nenas, wortel dan kol yang mutunya terbaik. “Semua potensi yang dimiliki wilayah Papua khususnya pegunungan tengah ternyata menyimpan suatu kekayaan alam yang perlu dikelola secara baik sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya,”tuturnya.

Disamping itu, gubernur juga menegaskan bahwa potensi wisata alam yang luar biasa dan lebih dari ini semua di bawah tanahnya pegunungan mengandung kekayaan seperti pertambangan emas, tembaga, perak, uranium dan sebagainya yang bisa menghasilkan sekitar Rp 900 trilliun, namun demikian rakyat di pegunungan ini secara relatif masih tertinggal dan masih hidup dalam komuniti keterbatasan dan hidup dalam kondisi seperti itu di atas kekayaannya sendiri, diatas kekayaan alam dan diatas kekayaan budaya yang mereka miliki.

Oleh karena itu, bisa dilihat juga kondisi kesehatan, pendidikan, gizi untuk ibu dan bayi, anak balita dan anak sekolah, infrastruktur yang sangat terbatas semua ini harus menjadi agenda utama yang dilaksanakan para Bupati di Pegunungan Tengah yang didukung oleh pemerintah provinsi Papua. Untuk itu, perlu beberapa strategi untuk menerobos kondisi adalah strategi yang penting untuk menghadapi tantangan yang tidak ringan di wiayah pegunungan, kemudian strategi membangun masyarakat yang dimulai dari kampung-kampung ke kota. Setelah itu strategi untuk membenahi dan memperkuat semua aparatur pemerintahan pada semua jenjang dan tingkatannya terutama pada tingkat distrik dan kampung.

“Di tengah-tengah perkembangan pemerintahan dan pembangunan seperti itulah pemekaran pemerintahan di kawasan Pegunungan Tengah ini dengan hadirnya 5 kabupaten baru yang akan menambah kelancaran tugas-tugas pemerintahan pembangunan dan pelayanan masyarakat yang semakin efisien, infrotektif dan semakin dekat menyentuh rakyatnya yang hidup di kelompok-kelompok,”ujarnya.

Tambahnya, “hadirnya 5 kabupaten yang baru ini kita harapkan semoga rakyat di kabupaten ini mendapatkan pelayanan yang lebih baik untuk bisa menikmati masa depan yang lebih adil dan sejahtera,”katanya.

Untuk itu dan sesuai dengan tugas pokok yaitu membentuk struktur dan tata pemerintahan, menyelenggarakan pemerintahan sebagai kabupaten baru untuk meletakkan dasar bagi kabupaten baru, membentuk DPRD dan menyiapkan fasilitas untuk pemilihan bupati definitif.

Sekedar diketahui, Mendagri Mardiyanto setelah melantik dan mengambil sumpah penjabat bupati, maka dilanjutkan dengan menekan tombol peta batas wilayah 5 kabupaten. Setelah itu dilanjutkan penjelasan dari Bupati Jayawijaya, Washinton Turnip, SH, MM dan bupati Puncak Jaya Lukas Enembe, SIP tentang batas-batas wilayah kelima kabupaten tsb.

Bupati Jayawijaya, Washinton Turnip, SH, MM, menjelaskan, Kabupaten Mamberamo Tengah terdiri dari 5 distrik dengan luas 1.275 km2 dengan ibukotanya di Kobakma memiliki jumlah penduduk sekitar 54.735 orang jiwa, sedangkan Kabupaten Yalimo terdiri dari 5 distrik dengan luas 1.253 km2 ibukota di Elelim dan jumlah penduduk sekitar 34.057 orang jiwa. Kabupaten Lany Jaya terdiri dari 10 distrik dengan luas 2.168 km2 ibukota di Tiom dengan jumlah penduduk sekitar 89.332 orang jiwa dan Kabupaten Nduga terdiri dari 8 distrik dengan luas 1.253 km2 ibukota di Kenyam memiliki jumlah penduduk sekitar 73.696 jiwa.

Sedangkan Bupati Kabupaten Puncak Jaya, Lukas Enembe, SIP menjelaskan, untuk Kabupaten Puncak pemekaran dari kabupaten Puncak Jaya terdiri dari 8 distrik yang mempunyai luas 8.055 km2 ibukota di Illaga dengan jumlah penduduk sekitar 60.294 orang jiwa. “Dari 16 distrik yang ada di wilayah Kabupaten Puncak Jaya maka dengan adanya pemekaran, maka sudah tinggal 8 distrik lagi,”tegas Enembe sambil memegang pengeras suara didampingi Wakil Ketua I DPRD Puncak Jaya, Elvis Tabuni. (nal/jk)

Pernyataan Sikap

Hingga saat ini belum terdata secara pasti berapa jumlah korban jiwa dan material yang berjatuhan karena begitu ketatnya kontrol akses informasi yang dilakukan oleh alat reaksioner negara (TNI/Polri). Dan pengungsian ratusan hingga ribuan massa rakyat Papua dari Distrik Tinginambut tersebut sejak kemarin 07 Juni 2010 telah masuk di Wilayah Kabupaten Jayawijaya – Wamena dan diiperkirakan pengungsian lain akan menyusul. Selain itu pengungsian dari Distrik Tinginambut tersebut juga telah masuk dibeberapa daerah seperti ; Ilaga, Sinak, Kuyawagi, Ilu dan beberapa Kabupaten di Pegunungan Papua. Selain itu tenda-tenda pengungsian yang telah memasuki Kecamatan Wunineri Kabupaten Tolikara dilarang didirikan tanpa alas an yang jelas oleh Militer. Alat reaksioner negara dari gabungan kesatuan TNI AD, TNI AU, TNI AL dan Polri (Brimob) telah menguasai hampir seluruh pelosok dan kota Kabupaten Puncak Jaya, bahkan kendali pemerintahan sepenuhnya dikuasi oleh alat reaksioner negara (TNI/Polri). Hingga saat ini tindakan pembakaran terhadap rumah-rumah warga massa Rakyat, Gereja, penembakan ternak, penelanjangan terhadap perempuan dan intimidasi terhadap massa rakyat Papua terus berlanjut.

Dengan banyaknya korban jiwa dan material yang terus berjatuhan dan tindakan kekerasan yang terus dilakuakan alat reaksioner negara (TNI/Polri) terhadap warga sipil tidak berdosa hingga hari ini di Puncak Jaya, Papua, maka kami dari Solidaritas Untuk Papua (SUP) menuntut dan mendesak rezim fasis SBY-Budiono untuk segerah :

1. Cabut status Daerah Operasi Militer (DOM) dan Kebijakan Bumi Hangus dari Tingginambut, Puncak Jaya-Papua !!!
2. Copot dan Adili: Gubernur papua, Kodam papua, Polda Papua dan Bupati Puncak Jaya sebagai biang Kerok pelanggar Ham di Papua
3. Wujudkan Demokrasi Sepenuh-penuhnya di Papua
4. Tangkap dan Adili Para Pelanggar HAM di Papua
5. Bubarkan Milisi Sipil Reaksioner (Barisan Merah Putih, Papindo, FPI, dll)
6. Tarik Militer Organik dan Non-Organik dari Papu, serta Bubarkan Komando Teretorial (Kodam, Kodim, Koramil dan Babinsa)
7. Rebut Industri tambang Asing di bawah Kontrol Rakyat
8. Bangun Persatuan Gerakan Rakyat secara Nasional

Demikian statement solidaritas ini kami buat, jika tuntutan kami tidak segerah di penuhi oleh rezim hari ini, maka kami akan mengalang solidaritas yang seluas-luasnya untuk mendesak pencabutan status Dearah Operasi Militer (DOM) atau ‘Kebijakan Bumi Hangus” di Distrik Tingginambut, Puncak Jaya – Papua.

SOLIDARITAS UNTUK PAPUA (SUP)

( IPMA-PAPUA, AMP, GANJA, FMN, LBH,
PMKRI, PEMBEBASAN, KPRM-PRD, PEREMPUAN MAHARDHIKA, GP3PB, SMI, PPRM, PPI, GMKI, GMNI, ARMP)

DOM DIBERLAKUKAN DI PUNCAK JAYA PAPUA: SBY – BOEDIONO GAGAL DAN GULINGKAN. WUJUDKAN DEMOKRASI DI PAPUA DENGAN PERSATUAN UNTUK PEMBEBASAN NASIONAL !!!

Rezim Fasis Boneka Susilo Bambang Yudhoyono antek Imperialis Amerika pada awal masa jabatannya pada perode pertama pernah menyampaikan akan menyelesaikan masalah Papua secara “mendasar, menyeluruh, dan bermartabat. Niat SBY itu, terasa kian menjauh setelah periode ke-dua SBY menjabat sebagai orang nomor 1 di Indonesia. Jika kita menyimak apa yang kini terjadi di Papua, khususnya mengenai pemberlakuan Status Dearah Operasi Militer (DOM) atau Kebijakan Bumi Hangus di Distrik Tingginambut, Kabupaten Puncak Jaya – Papua, yang dibuat melalui kesepakatan antara Pemerintah Daerah Tingkat II Puncak Jaya, Pangdam XVII Trikora dan Polda Papua pada bulan Mei 2010. Dalam kesepakatan antara Pemda Puncak Jaya, Pangdan XVII Trikora dan Polda Papua meminta agar semua warga massa rakyat setempat dan pemimpin gereja, termasuk perempuan, pemuda, anak-anak, pemimpin tradisional dan kepala desa segerah keluar dari wilayah Distrik Tingginambut paling lambat antara 27 – 28 Juni 2010. Hal ini membuktikan semakin fasis-nya rezim dan menunjukan watak klas penguasa hari ini yang anti-Rakyat dan selalu bersembunyi dibalik slogan Demokrasi dan penegakan Hak Asasi Manusia (HAM).

Tanggal terakhir bagi pengosongan wilayah Distrik Tingginambut adalah 28 Juni 2010, karena setelah tanggal tersebut Kabupaten Puncak Jaya akan menjadi Daerah Operasi Militer ( DOM) di mana alat reaksioner negara ( TNI maupun Polri) akan melakukan operasi sapu bersih/sweeping di desa-desa, hutan dan bahkan gua. Pengumuman yang dikeluarkan ini sangat keras yang dilakukan oleh alat reakioner negara ( TNI dan Polri ) menyatakan bahwa setelah 28 Juni 2010, setiap orang yang masih berada di daerah tersebut akan tewas dalam sebuah “Kebijakan Bumi Hangus”. Alat reaksioner negara ( TNI dan Polri ) akan mengambil tindakan brutal. Mereka tidak akan memperhatikan Hak Asasi Manusia (HAM) dan akan membunuh tanpa pandang bulu. Sebagai bukti dari fakta ini, bahkan sebelum operasi ini dimulai, dua bulan sebelumnya, tepatnya pada hari Rabu 17 Maret 2010, Pdt. Kindeman Gire ditembak mati oleh TNI dari kesatuan 756 di Distrik Ilu. Kindeman adalah seorang Gembala Sidang Gereja GIDI Toragi Distrik Tingginambut. Korban atas nama Pdt. Kindeman Gire ditembak dengan senjata 2 kali, sejak tanggal ditembak itulah sampai hari ini belum ditemukan jasat korban. Kecurigaan besar keluarga korban adalah kemungkinan TNI memultilasi (memotong-motong) tubuh korban kemudian dimasukan kedalam karung lalu membuangnya di Sungai Tinggin atau di Sungai Yamo bahkan mungkin di sungai Guragi atau-kah mungkin mereka kuburkan . Selain itu Gereja GIDI di Yogorini, Pilia, Yarmukum telah terbakar habis oleh alat reaksiner negara ( TNI dan Polri ). Gereja GIDI di Yarmukum adalah sebuah gereja yang baru dibangun dengan kapasitas 500 tempat duduk, yang belum resmi dibuka.

sama dilaksanakan di Aceh.


8. Mengangkat bebrapa Putra terbaik menjadi menteri dalam kabinet SBY-BUDIONO tahun 2009-2014 mendatang


9. Melakukan dialog terbatas dengan mengundang kelompok TPN/OPM dan pentolan OPM yang berada di luar negeri di salah satu negara tetangga ASEAN.


Tujuannnya adalah guna terciptanya suasana berkedamaianan, berkeadilan, berkesejahteraan dan bermartabat merupakan suatu keharusan dilakukan oleh Pemerintahan Pusat yakni dalam penyusunan Kabinet SBY-BUDIONO mendatang. Serta memasuki tahapan pembangunan Papua Baru. Wujud Papua baru adalah dengan prorgram affirmatif selama ini tetap dipertahankan tapi dengan menigkatkan pelibatan kalangan lebih luas secara terarah dan terprogram. Untuk itu maka kedepan perlu mengakomodasi generasi muda Papua saat ini sebagai canel-canel baru demi terwujudnya stabilitas keamanan nasional secara menyeluruh di Papua dan Papua Barat sehingga tercipta suasana aman, nyaman, damai dan sejehtera.



Papua baru yang dimaksud adalah sebuah bangunan kebangsaan dan berkenegaraan yang sesuai dengan amanah dan cita-cita kita semua। Mengingat kemerdekaan adalah sebuah pilihan untuk membawa rakyat Papua keluar dari krisis kedamaian karena terbukti makin kehilangan arah dan tujuannya. Bahkan selama 10 tahun terakhir kelangsungan Otsus secara mencolok telah dimanfaatkan oleh segelintir elit penguasa daerah dengan mengorbankan hak-hak rakyat banyak. Estafet kepemimpinan Papua harus dihasilkan melalui kebijakan khusus dalam kurun waktu



lima tahun kedepan, karena generasi tua terbukti terjebak dalam distorsi dan problematika kehidupan berbangsa dan bernegara secara serius. Keberadaan kepemimpinan nasional Papua yang dihasilkan selama ini dirasakan belum memberikan perubahan secara substansial dan mendasar dikalangan rakyat Papua dewasa ini. Kebuntuan ini suka tidak suka peran dan eksistensi generasi muda Papua wajib tampil ke depan guna membela kepentingan rakyat Papua menyeluruh secara cerdas dan rovolusioner. Sebagai sebuah Propinsi yang luas dengan kekayaan alam yang besar maka Papua membutuhkan kepemimpinan baru dari generasi muda mendorong percepatan perubahan guna menyongsong peradaban baru. Agenda Papua tahun 2009-2014 ini dan kedepan harus dikritisi oleh berbagai kalangan. Otsus Papua yang menyita puluhan trilyun uang dinilai mubazir dan berpotensi gagal tanpa membawa kemajuan apa-apa selama 10 tahun (1999-2009) terakhir ini. Selebihnya Otsus Papua hanya menjadi sarana legitimasi bagi kepentingan status quo segelintir elit daerah.

Wallahu 'alam bishowab

Komentari • SukaTidak Suka

Natal kepada rakyat Papua. Kedua, komitmen politik anggaran, SBY memperbesar alokasi anggaran pembangunan dari tahun 2004 sampai 2008 sekitar 28 trilyun kepada Propinsi Papua dan Papua Barat. Ketiga, tatkala rakyat Papua mendesak mengembalikan Otsus Papua dan mengkritik Otsus tidak efektif. Presiden SBY mengeluarkan kebijakan khusus tentang Percepatan Pembangunan Propinsi Papua dan Papua Barat (new deal for Papua), Inpres No. 5 tahun 2007 dengan prioritas pada lima deal, yakni :



* (1), peningkatan ketahanan pangan,
* (2), pengentasan kemiskinan,
* (3), peningkatan penyelenggaraan pendidikan yang merata,
* (4), peningkatan pelayanan kesehatan,
* (5), peningkatan pembanguanan infrastructur dasar di wilayah-wilayah terpencil dan perbatasan.


Serta perlakuan khusus terhadap pengembangan SDM Papua (affirmatif action). Yakni pemberian peluang kepada rakyat Papua agar mendapatkan pendididikan secara luas dan berkarir dibirokrasi maupaun TNI dan POLRI. Kemudian tokoh-tokoh Papua diakomodasi didalam Kabinet, seperti Fredy Numberi (Menteri Kelautan RI). Mengangkat Duta Besar, seperti Michael Manufandu. Maka harapan kita tetap kepada SBY agar dapat melanjutkan politik akomodisi bagi orang Papua, dan melanjutkan new deal for papua.



Namun konflik dan anasir-anasir separaitisme belakangan ini tetap saja terjadi. Terutama hal itu terjadi sepanjang pelaksaan Pemilu legislatif dan Pemilu Presiden tahun 2009. Terlepas apakah pelaku terror dilakukan oleh rakyat Papua atau kelompok kriminal bersenjata dari pihak lain yang bermain disana. Namun kenyataannya bahwa program affirmatif action selama akhir pemerintahan SBY terutama menjelang Pemilu tahun 2009, Papua tetap bergejolak dengan tensi dan eskalasinya cukup tinggi. Maka dalam rangka usaha normalisasi keadaan dari konflik berketerusan serta mengeliminir potensi-potensi konflik dan issu-issu separatisme gerakan TPN/OPM di wilayah Papua dan Papua Barat. Maka pemerintahan SBY-BUDIONO yang terpilih secara jujur, adil, dan demokratis perlu mengambil langkah-langkah penting dalam penysusunan Kabinet 2009-2014 kedepan ini. Terutama hal ini terkait dengan usaha integrasi Papua kedalam NKRI secara menyeluruh adalah suatu upaya senantiasa. Untuk itu langkah-langkah kedepan yang harus dilakukan kabinet pemerintahan SBY-BUDIONO adalah mengakomodasi beberapa permasalahan mendasar yang nyata ada dalam era Otonomi Khusus Papua tapi tetap bergejolak dengan langkah-langkah sebagai berilkut :



1. Perlu adanya sebuah lembaga Kementerian Khusus Urusan Papua dan Papua Barat। Tujuannya adalah guna membantu pemerintah daerah Propinsi Papua dan Papua Barat sehingga membantu proses percepatan pembangunan Papua dan Papua Barat dalam kerangka NKRI. Meningingat dana-dana Otsus yang cukup besar dikucurkan pemerintah Pusat selama Otsus Papua berjalan belum mencapai sasaran sampai ketingkat masyarakat bawah. Sehingga dengan adanya Lembaga Kementerian Urusan Khusus Papua dan Papua Barat dapat mengontrol, mengawasi dan membantu baik pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah dalam mengarahkan dan kebijakan Otonomi Khusus benar-benar mencapai sasaran diseluruh kalangan pelosok Papua dan Papua Barat. Mengingat pemberian Otonomi Khusus sebelum ini tanpa persiapan dan mempersiapkan orang-orang Papua melaksanakan Otsus. Pada akhirnya banyak kalangan menilai bahwa Otsus telah gagal.


1. atau Membentuk Badan khusus urusan Papua dan Papua Barat dibawah pengawasan presiden langsung yang tujuannya sama yakni membantu dan mengawasi agar proses pelaksanaan Otsus sesuai target dan mencapai hasil sesuai UU Otsus Papua dan Papua Barat.


2. Mengangkat putra-putri terbaik Papua sebagai Duta Besar terutama di wilayah Fasifik yang sementara ini lebih dikuasai dan didominasi kelompok Pro Merdeka.


3. Mendorong Pemerintah daerah serta lebih banyak melibatkan kelompok masyakat diluar pemerintahan terutama LSM-LSM yang selama ini bersuar sumbang agar masuk dalam sturktur lembaga yang akan dibentuk oleh presiden yakni Kementerian Khusus Urusan Papua dan Papua Barat, Sebab selama ini komponent masyarakat mantan aktivis pro Merdeka banyak berdomisili di Ibukota negara dapat terakomodasi dibawah lembaga ini.


4. Melaksanakan Otonomi secara konsisten dengan terus memperhatikan proses penegakan hukum atas pelanggaran HAM di Papua.


5. Untuk itu UU Otsus BAB XII tentang Pasal 46 tentang perlunya pembentukan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi segera dilaksanakan bersama Majelis Rakyat Papua MRP, guna merehabilitasi korban-korban pelanggaran HAM selama ini.


6. Mendorong MRP agar segera membuat aturan-aturan teknis pelaksnaan Otsus maka Peraturana Asli Propinsi (PERDASI) dan Peraturan Asli Khusus Daerah (PERDASUS) Papua segera dibuat penyusunan aturannya.


7. Menarik seluruh aparat kemanan TNI/POLRI dari seluruh wilayah Papua Papua dan Papua Barat, agar impian Papua Zona Damai benar-benar terwujud sebagaimana hal